Repository dan Pengetahuan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Pemprov Jateng Akan Buatkan Perda Pengelolaan Pesisir Pantai

10 Views June 6, 2017 0 Comments 0 Likes
605028_620

KKPNews, Jakarta -Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, akan membuat aturan baru melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang zonasi pesisir pantai dan pulau-pulau kecil.

Perda ini nantinya akan mengatur semua yang ada di pesisir utara maupun selatan Jateng, dari jarak 0 sampai 12 mil ke laut.

Kepala Bidang Kelautan Pesisir dan Pengawasan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jateng, Lilik H menjelaskan, sesuai amanat Undang Undang tentang Pemerintah Daerah (Pemda), jarak mulai 0-12 mil adalah kewenangan provinsi. Sebelumnya, 0-4 mil kewenangan ada di kabupaten dan kota.

“Perda ini akan dijadikan dasar untuk mengeluarkan izin di ruang laut. Misalnya untuk obyek wisata dan bangunan, kalau nggak sesuai ya tidak boleh diberi izin,” katanya, Senin (5/6/2017).

Sejauh ini, pihaknya sudah membuat dokumen kajian zonasi di semua wilayah pesisir di Jateng. Yakni, kajian itu sudah menentukan titik-titik mana saja yang termasuk zona perikanan, zona pelabuhan, zona wisata, zona konservasi mangrove, kawasan strategis nasional tertentu, zona militer, zona industri, dan lainnya.

Ia mengatakan, rancangan Perda (raperda) ini telah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) DPRD Jateng 2017. Adapun draf raperda sudah dikonsultasikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) beserta kementerian terkait lainnya.

“Dalam waktu dekat kami akan kirim ke legislatif, dan akhir Juni sudah masuk ke dewan dan sudah bisa dibahas. Harapannya tahun ini juga bisa tuntas pembahasannya,” katanya.

Lilik mengungkapkan, bahwa memang nantinya diperkirakan akan muncul banyak persoalan dalam pembahasan karena ada banyak kepentingan terkait akan adanya Perda ini. Mengingat diketahui selama ini sudah banyak kebijakan di daerah yang ada di pesisir dan dinilai belum memenuhi persyaratan.

“Dari perundangan sebelumnya, untuk di Jateng yang sudah punya Perda hanya Kota dan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Itupun kalau dievaluasi juga belum sesuai standar,” katanya.

Ia mencontohkan, adanya kegiatan reklamasi, kegiatan pengembangan obyek wisata beserta bangunaan permanen di bibir pantai, adanya pelabuhan yang masih menjadi satu dengan zona perikanan, kawasan strategis nasional berupa PLTU, dan lain-lain.

“Memang sulit yang tadinya nggak diatur menjadi diatur, tentu akan sulit. Kepentingan sektor memang besar,” ujarnya.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *