Repository dan Pengetahuan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Kenapa Rumput Laut Indonesia Kalah Bersaing dari Korea Selatan?

0 Views March 12, 2019 0 Comments 0 Likes

Mongabay, Jakarta – Indonesia adalah salah satu produsen rumput laut utama di dunia dan hingga saat ini komoditas tersebut menjadi salah satu unggulan dalam pengembangan sektor perikanan budidaya nasional. Tetapi, Pemerintah Indonesia mengakui kalau rumput laut masih kalah bersaing produsen besar lainnya di dunia dan itu menyebabkan daya saing produk dari Indonesia tidak sebagus negara-negara tersebut, khususnya Korea Selatan.

Hal itu diakui sendiri oleh Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Kemaritiman Agung Kuswandono di Jakarta, pekan lalu. Salah satu faktor yang masih menghambat daya saing produk-produk rumput laut Indonesia di pasar global, adalah kurangnya inovasi pada semua rantai nilai (value chain) rumput laut.

“Produk-produk itu, utamanya adalah produk karaginan dan agar-agar. Di sisi lain, Indonesia adalah produsen terbesar di dunia untuk jenis rumput laut tropis,” ungkapnya.

 

Petani tengah mengangkut rumput laut yang baru dipanen dari laut. Foto: Eko Rusdianto/Mongabay Indonesia

Agar produk rumput laut bisa meningkatkan daya saingnya di pasar global, menurut Agung, Indonesia perlu menguatkan kerja sama antar pembudidaya dan lembaga yang terlibat, baik Pemerintah ataupun bukan. Salah satu yang dilakukan, adalah dengan ikut terlibat dalam platform digital yang pembentukannya diinisiasi oleh Kemenkomar, yaitu Tropical Seaweed Innovation Network (TSIN).

Menurut Agung, platform digital tersebut adalah berbentuk website yang di dalamnya membentuk jaringan kerja sama, sinergi dan inovasi antara inovator produk rumput yang ada dalam lembaga penelitian dan pengembangan, baik itu milik swasta ataupun Pemerintah. Selain itu, sinergi juga dilakukan dengan melibatkan pakar rumput laut dari hulu ke hilir, dan juga pelaku usaha pada industri rumput laut.

“Jadi, TSIN ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan yang berlatar belakang dari kementerian dan lembaga, peneliti, pemerintah daerah, pengusaha, akademisi, dan asosiasi dari seluruh Indonesia,” jelasnya.

 

Sinergi dan Inovasi

Melalui TSIN yang menjadi platform digital, kata Agung, Pemerintah menginginkan jaringan kerja sama, sinergi dan inovasi antara lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan (research and development/R&D), dan juga keterlibatan para ahli dalam bidang rumput laut dari hulu ke hilir. Dengan demikian, itu bisa memberi sumbangan pada kemajuan, hilirisasi dan saing produk rumput laut Indonesia di pasar global.

Meski demikian, Agung mengingatkan, Indonesia sejak lama sudah banyak melakukan inovasi dan penelitian rumput laut dari hulur ke hilir dan dilakukan oleh berbagai lembaga riset di bawah kementerian teknis seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Pendidikan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), dan lembaga lain.

“Namun, kita tahu kalau semua hasil inovasi dan penelitian yang sudah ada sebelumnya masih susah diakses atau diadopsi oleh pihak industri atau pelaku usaha lainnya,” tuturnya.

 

Zona budidaya rumput laut di Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida, Bali, Juni 2015. Foto : Luh De Suriyani/Mongabay Indonesia

Agar persoalan tersebut bisa dipecahkan, Agung menyebut kalau pembentukan jejaring seperti TSIN bisa menjadi langkah pembuka yang sangat bagus. Jejaring seperti TSIN, mendapat dukungan elalui Sustainable Market Access through Responsible Trading of Fish in Indonesia (SMART-Fish Programme) dari United Nation Industrial Development Organization (Unido), badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang fokus pada pengembangan industri untuk pengentasan kemiskinan, globalisasi inklusif dan kelestarian lingkungan.

“Kami telah merekomendasikan TSIN ini nantinya akan dikelola oleh Kemenristekdikti sesuai tuga fungsinya,” pungkasnya.

Sementara, Associate Expert UNIDO Nima Barahmalian mendukung langkah yang dilakukan Pemerintah Indonesia melalui pembentukan TSIN. Menurutnya, Indonesia bisa mengembangkan industri pengolahan rumput laut lebih baik lagi dari sekarang dengan dukungan penuh dari kalangan industri dan peneliti pada bidang rumput laut.

“Rumput laut bisa menjadi komoditas bernilai ekonomi lebih tinggi dari sekarang,” ucapnya.

Upaya perbaikan ekosistem industri pengolahan rumput laut di Indonesia, menurut Direktur Sistem Inovasi Kemristekdikti Ophirtus Sumule, menjadi upaya yang bagus karena itu akan membawa produk rumput laut pada tahapan lebih tinggi. Untuk itu, dia berharap dalam TSIN akan ada sebuah kanal khusus yang dapat mempertemukan hasil-hasil inovasi dengan kebutuhan pasar. TSIN direncanakan akan meluncur pada April mendatang.

Pemerintah Indonesia berupaya keras untuk meningkatkan daya saing produk rumput laut, karena hingga sekarang di pasar internasional Indonesia masih kalah nilai produksinya kepada Korea Selatan. Negeri ginseng tersebut nilai ekspornya mencapai USD284 ribu, sementara Indonesia hanya sanggup di angka USD159 ribu.

Fakta tersebut menjadi miris, karena Indonesia sanggup mengekspor rumput laut kering (raw material) hingga USD160.278 ton pada 2017. Sedangkan, Korea Selatan untuk rumput laut kering di tahun yang sama hanya sanggup mengekspor maksimal 28 ribu ton saja. Faktor yang menyebabkan nilai ekspor masih kalah jauh, karena ekspor rumput laut Indonesia masih didominasi dalam bentuk kering dan belum diolah.

 

Industrialisasi Rumput Laut

Sebelumnya, pada 2018 Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto pernah menjelaskan tentang tantangan berat pada industri rumput laut nasional. Menurut dia, tantangan itu di antaranya adalah masih minimnya diversifikasi produk, persyaratan pasar global, persaingan antar produsen, zonasi dan infrastruktur, dan minimnya investasi berbasis rumput laut.

Slamet mengungkapkan, walau Indonesia saat ini menjadi negara net eksportir nomor satu dunia untuk komoditas rumput laut, tetapi pada kenyataannya 80 persen ekspor masih didominasi oleh produk bahan baku kering (raw material). Untuk jenis Eucheuma Cottoni dan Gracilaria, Indonesia masih menjadi nomor satu di dunia.

“Namun sayangnya kita masih didominasi oleh bahan baku kering, artinya nilai tambah ekonomi yang dirasakan masih minim,” jelasnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Slamet menyebut bahwa Indonesia harus bisa melaksanakan pembangunan industrialisasi rumput laut nasional. Cara tersebut, diyakini bisa memberikan nilai tambah ekonomi lebih tinggi dari sebelumnya. Melalui industrialisasi nasional, pihaknya berupaya untuk menggenjot produksi yang berkualitas di hulu.

Upaya lain yang juga dilakukan, kata Slamet adalah dengan fokus menggarap potensi yang ada di kawasan-kawasan terluar dan perbatasan Indonesia. Sejak 2016, KKP merintis pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT), dimana salah satu fokus pengembangannya yakni budidaya rumput laut, seperti di Kabupaten Sumba Timur dan Rote Ndao di Nusa Tenggara Timur.

Selain di NTT, Slamet mengungkapkan, fokus pengembangan sentra rumput laut juga dilakukan di kawasan Indonesia Timur lainnya. Termasuk, di Provinsi Papua dan Papua Barat, khususnya di Kabupaten Fak Fak, Kaimana, Sorong, Biak Numfor, dan Kepulauan Yapen. Kemudian di Maluku, NTB, Sulawesi dan daerah potensial lainnya di seluruh Indonesia.

 

Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti saat panen rumput laut di perairan kampung Saharei Distrik Fakfak Timur Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada Jumat (23/3/2018). Foto : Handika Rizki Rahardwipa/Humas KKP/Mongabay Indonesia

 

Untuk saat ini, kata Slamet, pengembangan di Indonesia Timur sudah dimulai dari Kabupaten Fak Fak dan diharapkan ke depan seluruhnya menggunakan bibit rumput laut cottonii strain Maumere dari hasil kultur jaringan.

Tak cukup disitu, Slamet memastikan, seluruh rumput laut yang dikembangkan di semua sentra, akan diproduksi melalui proses ramah lingkungan dan terjamin keamanannya. Kemudian, agar kepercayaan pasar tetap terjaga, KKP akan mendorong lebih banyak penerbitan sertifikasi CBIB (cara budidaya ikan yang baik) yang didalamnya meliputi aspek ketertelusuran (traceability), keamanan pangan (food safety), dan keberlanjutan (sustainability).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *