Repository dan Pengetahuan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) “Riset Model Sosial Ekonomi Tata Kelola dalam Pengembangan Indikator Keberhasilan Pembangunan Perikanan Berbasis Pendekatan Ekosistem”

0 Views March 15, 2019 0 Comments 0 Likes

SOSEK NEWS, SEMARANG, 11 MARET 2019 – Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) terkait pelaksanaan kegiatan “Riset Model Sosial Ekonomi Tata Kelola dalam Pengembangan Indikator Keberhasilan Pembangunan Perikanan Berbasis Pendekatan Ekosistem” yang berlangsung di Aula Pertemuan Kantor Balai Taman Nasional Karimun Jawa pada Senin (11/3). Pemaparan rencana kegiatan riset merupakan salah satu persyaratan pelaksanaan penelitian di Taman Nasional Karimun Jawa. Tim peneliti dari BBRSEKP adalah Prof. Dr. Sonny KoeshendrajanaDr. Siti Hajar Suryawati, Rizki Aprilian Wijaya, S.Pi., M.T., Dr. Rani Hafsaridewi, danRadityo Pramoda, S.H., M.M..

 

Kepala Balai Taman Nasional Karimun Jawa (BTNKJ) yang diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Drs. Himawan Gunadi menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan BBRSEKP menyelenggarakan FGD di Kantor BTNKJ. Taman Nasional Karimun Jawa memiliki lima tipe ekosistem yaitu ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah, hutan pantai, hutan bakau, ekosistem padang lamun, dan ekosistem terumbu karang sehingga sangat tepat dijadikan sebagai salah satu lokasi riset yang dilaksanakan oleh BBRSEKP.

 

Ketua Kelompok Peneliti Sistem Tata Kelola SDKP, Dr. Siti Hajar Suryawati, berperan sebagai moderator dalam diskusi. Dalam kesempatan tersebut beliau mengatakan bahwa, “Pertemuan kali ini membahas pengelolaan perikanan dengan berbasis ekosistem yang berada di Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Taman Nasional Karimun Jawa. Diharapkan dalam pertemuan ini mendapatkan masukan serta informasi yang diperlukan dalam kegiatan riset”.

 

Pada kesempatan ini, Prof. Dr. Sonny Koeshendrajana, selaku Dewan Pakar BBRSEKP menyampaikan bahwa pendekatan ekosistem untuk pengelolaan perikanan ini sangat penting diimplementasikan di Indonesia sebagai salah satu acuan penting pengelolaan, menuju perikanan Indonesia lestari untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya Penanggung Jawab Pelaksana Output (PJPO) Kegiatan Riset Tata Kelola, Rizki Aprilian Wijaya, S.Pi., M.T., menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan riset secara komprehensif mencakup metodologi dan kebutuhan data yang akan diambil di lapangan termasuk alat analisis data yang akan digunakan.

 

Bappeda Provinsi Jawa Tengah, diwakili oleh Himawan Wahyu Pamungkas menyampaikan program pengelolaan perikanan berbasis ekosistem dan pembangunan perikanan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2018. Terkait dengan hal tersebut salah satunya telah diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). RZWP3K merupakan rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya disertai penetapan alokasi ruangnya. Pembangunan perikanan Provinsi Jawa Tengah sudah memperhatikan struktur dan pola ruang yang dituangkan pada RZWP3K.

 

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, diwakili oleh Kepala Seksi PPI dan KAPI, Amperanto Kusnadi, S.P., M.M., menyampaikan bahwa keberlanjutan sumber daya ikan menjadi fokus yang perlu diperhatikan. Selama ini kendala yang dihadapi oleh nelayan dalam melakukan penangkapan ikan adalah minim permodalan serta akses agunan menjadi sulit. Pembentukan kelompok nelayan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB) dimaksudkan untuk membentuk nelayan yang mandiri. Selanjutnya, di Jawa Tengah juga dilakukan program-program yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan perikanan, di antaranya adalah penanggulangan kemiskinan, taruna pesisir, pemberdayaan masyarakat dan wanita pesisir. Serta sudah dikembangkan aplikasi untuk memudahkan perizinan.

 

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jepara, Ir. Wasianto, M.Si. menyampaikan program pengelolaan perikanan berbasis ekosistem di Kabupaten Jepara. Kebijakan pembangunan perikanan di Jepara adalah meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budi daya yang berkelanjutan beserta pengembangan Usaha Kecil Perikanan. Selain itu berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, beberapa kewenangan dalam perikanan budi daya, menjadi kewenangan kabupaten/kota. Oleh karena itu di tingkat kabupaten, kewenangan yang berkaitan dengan laut, sudah tidak ada lagi termasuk kegiatan pengawasan.

 

Balai Taman Nasional Karimun Jawa yang diwakili oleh Agus Roma Purnomo, S.T., M.Si. selaku Pengendali Ekosistem Hutan menyampaikan peran BTNKJ dalam pengelolaan perikanan berbasis ekosistem di Kepulauan Karimun Jawa. Kebijakan yang dilaksanakan diarahkan untuk menjamin keberlangsungan fungsi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan yang berdasarkan pada prinsip kelestarian yang didukung kelembagaan dan kemitraan yang kuat. BTNKJ melakukan pembinaan dan bermitra dengan masyarakat dalam melakukan pemanfaatan dan pengawasan kawasan, di mana kelestarian habitat dan sumber daya tetap terjaga.

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *