Repository dan Pengetahuan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Mengenal E-logbook dan Observer on Board

0 Views August 6, 2019 0 Comments 0 Likes

KKPNews, Jakarta – DJPT: Untuk pilar keberlanjutan, DJPT mengawal pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan seperti usaha penangkapan ikan hanya untuk 100 persen PMDN (Peratuan Presiden No 44/2016), moratorium Izin kapal ikan eks asing (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 56/2014). Larangan Alih Muatan di tengah laut untuk ke luar negeri (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 57/2014). Kemudian, Larangan Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan dalam kondisi bertelur (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 1/2015 dan 56/2016), Larangan Penggunan Pukat Tarik dan Pukat (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2/2015 dan 71/2016), serta Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Keputusana Menteri Kelautan dan Perikanan No. 75 s.d. 84/2016).

Mendukung pilar keberlanjutan lainnya DJPT terus berupaya meningkatkan peran Lembaga Pengelola WPP, melakukan penyempurnaan pendataan dan pemantauan melalui e-logbookpenangkapan ikan, pelaksanaan observer di atas kapal perikanan, dan lain-lain.

Apa yang dimaksud e-logbook penangkapan ikan dan bagaimana perkembangannya?

DJPT: Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/2014 tentang Logbook Penangkapan Ikan, maka setiap kapal perikanan yang mempunyai SIPI (berukuran di atas 5 GT) yang beroperasi di WPP dan laut lepas harus membuat dan menyampaikan logbook penangkapan ikan. Logbook penangkapan ikan merupakan laporan harian tertulis nakhoda mengenai kegiatan penangkapan ikan.

Logbook merupakan landing declaration dari nakhoda, atau Surat Pernyataan Nakhoda mengenai aktivitas penangkapan sumber daya ikan (hasil tangkapan) di laut yang akan didaratkan di pelabuhan perikanan.

Dulu, logbook penangkapan ikan ditulis secara manual oleh nakhoda sehingga tidak praktis dan dianggap rumit. Sejak tahun 2018, DJPT menginisiasi pembuatan dan pemberlakuan e-logbookdan mendapat sambutan hangat dari para pelaku usaha.

E-logbook penangkapan ikan dapat digunakan oleh nelayan yang tidak bisa membaca dan menulis sehingga semakin memudahkan nahkoda kapal melaporkan catatan harian penangkapan ikannya, dengan data akurat dan pelaporan yang lebih real time. Pengisian elogbook juga sangat simple, hanya dengan 5 kali klik tombol, data oeprasional penangkapan ikan sudah terekam.

Tak hanya untuk kapal-kapal izin pusat, e-logbook ini juga kita berlakukan untuk kapal-kapal izin daerah.

Sampai saat ini (awal Juli 2019) sudah 5.356 unit kapal perikanan yang melaksanakan e-logbookpenangkapan ikan, dengan rincian di PPS sebanyak 2.006 kapal, PPN sebanyak 1.709 kapal, PPP sebanyak 438 kapal dan PPI/PP sebanyak 1.203 kapal.

Apa dasar pelaksanaan observer on board?

DJPT: Dasar hukum pelaksanaan pemantauan di atas kapal (observer on board) adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

b. Resolusi IOTC Nomor 11/04 tentang Regional Observer Scheme;

c. Conservation and Management Measure (CMM) WCPFC Nomor 2012-01 tentang “Conservation and Management Measure For Bigeye, Yellowfin and Skipjack Tuna in The Western and Central Pacific Ocean”;

d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 1/MEN/2013 tentang Pemantau Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan;

e. Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 12/PER-DJPT/2018 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan;

f. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 11/KEP-DJPT/2019 tentang Penetapan Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan.*

Bahan ini dari Frequently Asked Question (FAQ) Pembangunan Perikanan Tangkap. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Kementerian Kelautan dan Perikanan. Juli, 2019.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *