Repository dan Pengetahuan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Focus Group Disscusion PENENTUAN HARGA PATOKAN IKAN BENIH BENING LOBSTER

0 Views June 24, 2020 0 Comments 0 Likes

SOSEK NEWS, JAKARTA, 23 JUNI 2020 – Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Riset Analisis Kebijakan bertema “Penentuan Harga Patokan Ikan dan Dinamika Pemanfaatan Benih Bening Lobster”. Kegiatan yang diadakan secara daring menggunakan zoom meeting ini  dimoderatori oleh Dr. Irwan Muliawan dengan dihadiri Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lebak, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, Dewan Pakar BBRSEKP, Ketua Kelompok Peneliti Sosial Kelembagaan, Ketua Kelompok Peneliti Dinamika Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Ketua Kelompok Peneliti Sistem Usaha Pemasaran dan Perdagangan, Penyuluh Perikanan dari 3 kabupaten (Lebak, Trenggalek, dan Pacitan), serta tim peneliti BBRSEKP.

 

 

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan yang lebih komprehensif mengenai peluang penetapan kebijakan Harga Patokan Ikan (HPI) untuk komoditas Benih Bening Lobster (BBL). Kebijakan penetapan HPI BBL akan mendorong peningkatan pendapatan nelayan penangkap BBL dengan adanya harga patokan terendah serta melindungi pembudi daya lobster dari sisi persaingan harga ekspor BBL dengan penetapan harga tertinggi BBL. Pengelolaan BBL secara terbatas seperti mandat berdasarkan Permen KP No. 12/2012 diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku usahanya serta meningkatkan perekonomian negara.

 

Acara FGD dibuka oleh Kepala BBRSEKP, Dr. Rudi Alek Wahyudin, yang menyampaikan bahwa data dan informasi dari tiga kabupaten potensial BBL yang menggambarkan kondisi riil di lapangan merupakan masukan penting penelitian untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam perumusan konsep penetapan harga benih lobster serta pengelolaannya. “Hal tersebut dapat mendorong penetapan HPI dan perumusan kebijakan untuk BBL ke depannya, mengingat komoditas lobster ini memiliki nilai penting bagi negara,” jelas Rudi.

 

 

Prof (Ris). Dr. Sonny Koeshendrajana, Dewan Pakar BBRSEKP memberikan arahan substansial bahwa, “Kita patut bersyukur dengan adanya pandemi covid-19, karena dengan adanya keterbatasan dalam melakukan aktivitas ada hikmah yang dapat dilakukan dalam melakukan komunikasi dengan teman-teman di daerah. Salah satunya adalah pertemuan virtual diskusi pagi ini yang terfokus pada tiga lokasi (Lebak, Trenggalek, dan Pacitan). Tim peneliti akan belajar bagaimana pola produksi BBL yang dilakukan oleh nelayan dan pengelolaannya di tiga lokasi ini. Mudah-mudahan dengan adanya kebijakan HPI BBL yang akan dirumuskan dapat mensejahterakan pelaku usaha, meng-create pendapatan asli daerah, dan membantu devisa pemerintah”.

   

 

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek, Ir. Cusi Kurniawati, M.Si., dalam paparan mengenai Dinamika Pemanfaatan Benih Bening Lobster di Kabupaten Trenggalek menyampaikan tiga lokasi potensial BBL, yaitu Panggul, Munjungan, dan Prigi. Perubahan mendasar terkait lobster adalah perubahan paradigma dari larangan sesuai Permen KP 56/2016 menjadi pengelolaan sesuai Permen KP 12/2020. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sebelum Permen KP 12/2020 di Kabupaten Trenggalek, terdapat tiga kasus pelanggaran penangkapan BBL.  Permasalahan dalam pengelolaan lobster yang dihadapi pemerintah daerah meliputi kelembagaan kelompok pemanfaat benih lobster apakah harus membentuk kelompok baru khusus nelayan benih atau tidak, penetapan kuota BBL, kesiapan aplikasi e-lobster, serta adanya potensi konflik terkait pemanfaatan ruang laut.

 

 

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, Drs. Sumorohadi, M.Si., dalam kegiatan FGD ini menyampaikan paparan mengenai Dinamika Penangkapan Benih Bening Losbter di Kabupaten Pacitan. Beliau menyampaikan bahwa di Pacitan terdapat tujuh kecamatan pesisir yang memiliki potensi sumber daya BBL. Pemanfaatan BBL pasca keluarnya Permen KP 12/2020 pada implementasinya masih menimbulkan berbagai pertanyaan di masyarakat, beberapa perusahaan eksportir tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah sudah mengajak nelayan untuk bermitra dalam usaha penangkapan BBL. Banyak nelayan mengajukan izin untuk membentuk kelompok nelayan penangkap BBL baik ke dinas perikanan maupun pemerintah desa. Di sisi lain, kewenangan kabupaten sesuai Permen KP dan Kep Dirjen Perikanan Tangkap hanya mengeluarkan SKAB dan kegiatan pelepasliaran lobster, sehingga proses pembentukan kelompok usaha BBL mulai tahap inisiasi, verifikasi hingga penetapan merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan pusat.

 

 

RS. H. TB. Saepudin, M.S selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lebak, turut berpartisipasi sebagai narasumber dalam kegiatan FGD ini. Beliau menyampaikan bahwa kegiatan penangkapan BBL di Lebak dimulai sekitar tahun 2013-2014, pasca keluar Permen KP No 56/2016. Kegiatan penangkapan BBL masih dilakukan secara ilegal karena permintaan yang masih tinggi dengan harga yang tinggi pula. Antusiasme nelayan terhadap perubahan aturan pengelolaan BBL ini sangat tinggi, hal ini terlihat dari usulan sekitar 350 nelayan (35 kelompok) sudah mendaftarkan kegiatan penangkapan BBL.

 

 

Kegiatan FGD dilanjutkan dengan sesi diskusi antara narasumber dan tim peneliti BBRSEKP, di antaranya kondisi potensi BBL di masing-masing lokasi, kelembagaan pengelola BBL, rantai pemasaran BBL, mekanisme penetapan harga BBL di lokasi, faktor-faktor penting yang mempengaruhi harga BBL di tingkat nelayan, serta usulan penetapan kuota BBL pada masing-masing kabupaten. Narasumber menyampaikan beberapa faktor yang mempengaruhi harga BBL, di antaranya biaya operasional penangkapan, musim penangkapan, dan permintaan pasar. Masa pra Permen KP 12/2020, faktor keamanan menjadi salah faktor penting penentuan harga, karena penangkapan BBL dilakukan secara ilegal. Dari sisi kuota BBL, daerah mengusulkan bahwa penetapan kuota dilakukan di tingkat pusat yang kemudian diturunkan ke tingkat kabupaten untuk kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), karena penetapan kuota berdasarkan potensi BBL di WPP.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan coaching enumerator yang berkolaborasi dengan penyuluh perikanan pada tiga Kabupaten tersebut yang akan diselenggarakan secara daring pada tanggal 26 Juni 2020. Kegiatan pengumpulan data dilaksanakan dengan bantuan penyuluh mengingat keterbatasan akses dan mobilitas sosial sesuai kebijakan social distancing saat ini. Kegiatan coaching enumerator dilakukan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dalam pengumpulan data di lapangan dengan instrumen penelitian berupa kuesioner.

Ketiga dinas perikanan kabupaten menyambut baik pelaksanaan kegiatan riset ini mengingat urgensi rekomendasi hasil riset sangat dibutuhkan di tingkat daerah untuk melindungi nelayan dan pembudi daya. Komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan peneliti merupakan salah satu kunci dalam perumusan kebijakan yang tepat dalam penentuan Harga Benih Bening Lobster yang menguntungkan bagi nelayan dan pembudi daya dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya lobster.

 

Kontributor: Dr. Siti Hajar Suryawati dan Tenny Apriliani, M.Si (Peneliti BBRSEKP)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *