Repository dan Pengetahuan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Menjaga Laut untuk Pembangunan Berkelanjutan

0 Views June 30, 2020 0 Comments 0 Likes

Mongabay.com – Penyelamatan ekosistem laut dunia memerlukan kerja sama yang kuat antarnegara untuk bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan agar bisa mewujudkan laut yang sehat untuk pembangunan berkelanjutan. Bagi Indonesia, menyelamatkan laut dunia harus dimulai dengan kebijakan yang tepat dan pas disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Aryo Hanggono mengatakan, sebagai negara bahari, Indonesia memandang penting penerapan kawasan konservasi perairan laut atau marine protected area (MPA) untuk saat ini dan akan datang.

“Mendukung target global untuk mencapai luasan dan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi laut,” jelas dia belum lama ini.

Menurut dia, banyak negara di dunia saat ini sudah mempertimbangkan tantangan global akibat pandemi COVID-19 yang saat ini sedang mendunia. Tantangan tersebut menjadi peluang bagi negara-negara untuk bisa menerapkan terobosan dalam program kerja sama untuk bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Bagi Indonesia, ini adalah salah satu tugas penting dan menjadi satu kesempatan yang besar. Sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati laut dan komunitas pesisir yang tinggi, Indonesia perlu mengubah tantangan menjadi peluang dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sudah selaras dengan kebutuhan masyarakat, laut yang sehat, dan kesejahteraan.

Aryo menuturkan, salah satu upaya yang dilakukan Indonesia dalam melaksanakan transformasi ekonomi kelautan yang berkelanjutan adalah dengan mengarahkan semua aktivitas berbasis kelautan, peningkatan mata pencaharian masyarakat pesisir, kesehatan laut, dan ekosistem pesisir dengan penguatan pengelolaan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI).

Untuk melaksanakan penguatan pengelolaan WPP, itu dilakukan melalui manajemen perikanan berbasis ekosistem, budi daya laut, dan perlindungan habitat laut yang terintegrasi dalam rencana tata ruang laut, rehabilitasi lingkungan laut terpadu berbasis alam, dan melanjutkan upaya pemberantasan penangkapan ikan ilegal, tak terlaporkan, dan tak tercatat (IUUF).

“Juga mengurangi marine debris (sampah laut), serta meningkatkan mata pencaharian guna memastikan keberlanjutan industri perikanan dan pariwisata bahari dalam jangka panjang,” jelas dia.

Diketahui, sampai saat ini Indonesia berhasil mewujudkan kawasan konservasi laut seluas 23,14 juta hektar, atau mencapai 15,7 persen dari wilayah perairan laut. Menurut Aryo, KKP secara bertahap akan menambah luasan kawasan konservasi laut hingga mencapai 32,2 juta ha pada 2030.

Agar bisa mengelola kawasan perlindungan laut secara efektif, Indonesia mengacu pada regulasi seperti Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional 2018-2025.

 

Konservasi

Untuk 2024, Aryo Hanggono menyebut bahwa KKP sudah menetapkan target penambahan kawasan konservasi laut hingga mencapai luas 27,1 juta ha. Selain itu, juga menetapkan 116 rencana zonasi wilayah laut dan meningkatkan produksi garam rakyat hingga mencapai angka 3,4 juta ton.

Kemudian, untuk mendukung prioritas nasional dalam rangka meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, KKP tak hanya fokus dengan penambahan luas kawasan konservasi saja, namun juga meningkatkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak

“Dari 17 lokasi yang dipulihkan pada 2019, ditargetkan bisa menjadi 36 lokasi pada 2024 mendatang,” ucap dia.

 

Wisatawan bersiap menyelam di perairan Pulau Jinato, kawasan TN Taka Bonerate, Sulsel. Foto : Asri/TN Takabonerate/Mongabay Indonesia

 

Program lain yang dilaksanakan Indonesia, adalah melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati perairan selama lima tahun mendatang dengan target hingga 20 jenis ikan. Kemudian, mengelola kawasan wisata bahari dan benda muatan kapal tenggelam (BMKT) pada 20 kawasan.

Juga, melaksanakan jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi, melaksanakan pemanfaatan sarana dan prasarana pada 22 pulau kecil/terluar yang sudah terbangun dan dimanfaatkan, serta memfasilitasi masyarakat hukum adat (MHA), tradisional, dan lokal di kawasan pesisir dan pulau kecil untuk penguatan dan perlindungan 30 MHA.

“Dan juga terwujudnya tingkat kemandirian pada SKPT (sentra kelautan dan perikanan terpadu) pada level empat,” tambah dia.

Di luar itu, hingga 2024 mendatang KKP menargetkan bisa melaksanakan rehabilitasi 1.800 ha kawasan mangrove, membangun 33 unit dermaga apung, membentuk 4 kawasan pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT), sertifkasi hak atas tanah di 55 pulau-pulau kecil/terluar, dan membentuk 105 Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (Kompak), Gerakan Cinta Laut (Gita Laut).

Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BSDM KP) KKP Sjarief Widjaja menjelaskan, kegiatan kolaborasi dan harmonisasi kerangka kerja pengelolaan perikanan berkelanjutan di Asia Tenggara menjadi langkah penting yang harus dilakukan. Hal itu, agar kesejahteraan masyarakat perikanan bisa diperjuangkan sampai terwujud.

Menurut dia, saat ini perlu dilakukan penguatan dan penegakan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan industri perikanan. Langkah itu penting untuk dilakukan, karena saat ini masih banyak praktik perikanan yang merusak dan melanggar hak asasi manusia (HAM).

“Pelanggaran itu muncul dalam pelaksanaan kegiatan perikanan yang tidak patuh terhadap peraturan,” jelas dia.

 

Tim terpadu pengawasan laut kabupaten Flores Timur membawa pelaku pengeboman ikan di perairan laut Desa Ojandetun, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, NTT. Foto : Dinas Perikanan kabupaten Flores Timur/Mongabay Indonesia

 

Komitmen

Untuk itu, Indonesia mengajak negara lain di Asia Tenggara untuk bisa berkomitmen dalam bidang perikanan budi daya untuk mewujudkan ketahanan pangan, dan sekaligus pengakuan terhadap kesetaraan gender dalam kegiatan perikanan. Semua itu harus dilakukan dengan komitmen kuat dan berkesinambungan.

Adapun, negara-negara yang dimaksud adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Filipina, Thailand, Malaysia, Myanmar, Singapura, dan Vietnam. Dengan komitmen yang kuat, permasalahan yang muncul seperti saat pandemi COVID-19 sekarang diyakini akan bisa diatasi.

Sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal PRL KKP Agus Dermawan menyatakan bahwa Indonesia akan terus berkomitmen untuk ikut menjaga keberlanjutan laut dunia dengan terlibat dalam kerja sama regional yang melibatkan banyak negara. Komitmen itu termasuk dengan menjaga wilayah segitiga karang dunia yang meliputi enam negara di kawasan Asia Pasifik.

Selain Indonesia, lima negara lain yang juga ikut terlibat adalah Filipina, Malaysia, Timor Leste, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Kerja sama dengan negara-negara tersebut meliputi upaya pengelolaan sumber daya, lautan berkelanjutan, perlindungan terumbu karang, dan ketahanan pangan.

Untuk keterlibatan dalam pengelolaan wilayah segitiga karang dunia, Indonesia diberikan target untuk melaksanakan national plan of action (NPOA) hingga sebanyak 40 aksi. Dari jumlah tersebut, 30 aksi diketahui sudah berhasil diselesaikan dengan baik sampai 2019 ini.

“Sementara, sepuluh aksi lain masih berjalan dan optimis pasti dapat selesai pada tahun 2020 mendatang,” tuturnya.

 

Terumbu karang dan biota laut di perairan Nusa Penida, Bali. Foto : Marthen Welly/Hope Spot

 

Sementara, Direktur Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut KKP Andi Rusandi menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia siap untuk bekerja sama dengan negara berkembang lain di dunia. Kerja sama tersebut, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fisik dan kemanusiaan untuk mengeksplorasi laut.

“Melalui kerja sama itu, diharapkan kemandirian ketahanan pangan bisa terwujud sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) pada 2030,” jelas dia.

Selain kerja sama internasional, Andi menyebutkan bahwa menjaga ekosistem laut bisa dilakukan dengan menerapkan metode other effective area-based conservation measures (OECM) dinilai yang sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia, di mana luas wilayah perairan lebih luas dari wilayah daratan.

“OECM dalam konteks Indonesia dapat diterapkan secara lebih fleksibel dalam hal definisi kriterianya. Walau implikasinya tidak semua OECM Indonesia nantinya dapat didepositkan di PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa),” jelasnya dalam keterangan resmi KKP yang dikirim kepada Mongabay, belum lama ini.

Adapun, penyesuaian yang bisa dilakukan jika OECM diterapkan di Indonesia, adalah mencakup kondisi geografi, keragaman dan luasan habitat perairan, serta konteks sosial ekonomi. Beberapa penyesuaian tersebut, bisa dilakukan dengan tetap memperhatikan sejumlah hal, terutama adanya aturan yang spesifik untuk penerapan OECM di Indonesia.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *